Jakarta - Untuk memastikan pemulihan konektivitas berjalan terukur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan target penyelesaian yang jelas. Seluruh pekerjaan darurat perbaikan jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditargetkan rampung paling lambat pada 16 Desember 2025. Target ini menjadi panduan bagi seluruh tim di lapangan untuk bekerja cepat namun tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan.
Rangkaian pekerjaan darurat yang dilakukan sangat beragam, disesuaikan dengan jenis kerusakan. Untuk menangani jembatan yang putus, solusi cepat dihadirkan melalui pemasangan Jembatan Bailey. Jembatan rangka baja praktis ini dapat dipasang relatif cepat dan mampu menahan beban berat, menjadikannya pilihan ideal untuk akses sementara sebelum pembangunan jembatan permanen dilakukan di kemudian hari.
Sementara itu, untuk ruas jalan yang terdampak longsor atau amblas, serangkaian pekerjaan stabilisasi segera dilakukan. Metode yang diterapkan antara lain pengisian ulang dengan agregat dan aspal, pemasangan bronjong (anyaman kawat berisi batu) dan geotekstil untuk memperkuat lereng, serta pembangunan dinding penahan tanah (DPT). Langkah-langkah ini bertujuan mencegah longsoran susulan dan memastikan badan jalan stabil untuk dilintasi kendaraan.
Tidak semua lokasi bisa ditangani dengan cara yang sama. Di daerah yang masih terendam banjir dalam, seperti di beberapa titik di Aceh, tim harus menunggu air surut terlebih dahulu. Pada lokasi seperti ini, upaya dialihkan ke pembersihan material longsor di lokasi lain yang sudah dapat diakses, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal sembari menunggu kondisi membaik.
Operasi ini melibatkan mobilisasi sumber daya yang masif. Kementerian PU mengerahkan seluruh alat berat yang dimiliki di wilayah terdampak dan siap mendatangkan tambahan dari provinsi-provinsi terdekat jika diperlukan. Personel dari berbagai balai teknis juga bekerja secara terpadu, tidak hanya membuka jalan tetapi juga membersihkan sedimen sungai dan membantu upaya normalisasi aliran air untuk mencegah banjir berulang.
Penetapan target 16 Desember memiliki makna strategis. Tanggal tersebut memberikan jeda waktu yang cukup sebelum puncak arus mudik Nataru, sehingga memungkinkan adanya waktu untuk uji coba dan penyesuaian final sebelum jalan dibuka untuk arus massa. Selain itu, tenggat ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah diperlukan langkah-langkah tambahan seperti pengaturan lalu lintas satu arah atau pengawalan bagi kendaraan berat.
Dengan pendekatan teknis yang terencana dan target waktu yang jelas, Kementerian PU berupaya memastikan bahwa pemulihan akses tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan dalam jangka pendek. Pencapaian target ini akan menjadi indikator penting kesiapan pemerintah dalam menghadapi masa-masa kritis pascabencana dan menyambut periode mobilitas tinggi masyarakat.