Komisi V DPR RI Beri Pengawasan Dan Rekomendasi Untuk Program Kementerian PUPR

JAKARTA - Komisi V DPR RI memberikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rapat kerja evaluasi APBN 2025 dan penyusunan rencana program 2026. Anggota dewan menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja yang telah dicapai, namun juga memberikan berbagai rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi program ke depan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan langsung ke berbagai proyek infrastruktur di daerah dan menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Masalah pengadaan tanah masih menjadi kendala utama yang menghambat progres sejumlah proyek strategis nasional, sehingga diperlukan terobosan dalam penyelesaiannya.

Anggota komisi dari berbagai fraksi juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur. Mereka merekomendasikan agar alokasi anggaran untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) ditingkatkan, mengingat masih adanya kesenjangan infrastruktur yang cukup signifikan antara wilayah maju dan daerah 3T.

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi perhatian serius dari Komisi V DPR RI. Anggota dewan meminta Kementerian PUPR untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai progres dan penggunaan anggaran setiap proyek infrastruktur.

Rekomendasi teknis juga disampaikan terkait standar kualitas konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur. Komisi V mendorong penerapan teknologi terkini dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk menjamin durability dan mengurangi biaya perawatan jangka panjang.

Kementerian PUPR menyambut baik berbagai rekomendasi dari Komisi V DPR RI dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya dalam penyempurnaan program kerja. Dialog konstruktif antara pemerintah dan DPR ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan tepat sasaran.

Baca Juga: Investasi IKFT Tumbuh Pesat, Siap Dorong Laju Pertumbuhan Ekonomi 2026

---

Tag Akuntabilitas Publik Komisi V DPR Pengawasan DPR Pengawasan Legislatif Rekomendasi Kebijakan Transparansi Anggaran