Palu, Sulawesi Tengah - Program hilirisasi, dengan komoditas nikel sebagai ujung tombak, diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Wakil Menteri ESDM Yuliot memaparkan bahwa program ini diperkirakan akan menyumbang investasi sekitar US$ 618 miliar, menciptakan 3 juta lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan PDB dan ekspor secara signifikan hingga tahun 2040. Angka ini memperkuat posisi hilirisasi sebagai strategi kunci menuju visi Indonesia Emas 2045.
Proyeksi optimistis ini dibangun di atas fondasi yang sudah mulai kokoh. Saat ini, 79 smelter nikel telah beroperasi, dengan 74 unit lagi dalam proses konstruksi dan 17 unit dalam tahap perencanaan. Pembangunan fasilitas pengolahan ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 yang mewajibkan pengolahan mineral di dalam negeri, sekaligus wujud nyata dari prioritas "Asta Cita" Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dampak ekonomi makro dari hilirisasi sudah dapat dirasakan saat ini. Yuliot mengkontraskan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan hilirisasi, dimana nilai ekspor nikel dan turunannya melesat dari US$ 3,3 miliar pada 2017 menjadi US$ 33,9 miliar pada 2024. Pencapaian ini menjadi bukti awal bahwa transformasi dari pengekspor bahan mentah menjadi pengekspor produk olahan membawa multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional.
Lebih dari sekadar angka, hilirisasi ditempatkan sebagai pondasi strategis untuk kemandirian bangsa. Dengan mengolah sumber daya alam sendiri, Indonesia tidak hanya menangkap nilai tambah ekonomi, tetapi juga membangun kapasitas teknologi, keahlian SDM, dan kemandirian industri yang akan menentukan daya saing negara di masa depan.
Namun, pembangunan yang masif juga harus diimbangi dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengolahan mineral wajib mematuhi praktik pertambangan yang baik (good mining practice). Ini termasuk komitmen untuk pengelolaan lingkungan pasca operasi, penanggulangan kerusakan, dan pengendalian emisi karbon, agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Guna memastikan manfaat ekonomi dan sosial ini dirasakan hingga ke daerah, digelar Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel. Ketua DPRD Sulawesi Tengah menegaskan forum ini adalah wadah untuk menyatukan suara daerah sehingga aspirasi masyarakat lokal terkait pengelolaan nikel dapat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan nasional yang lebih luas.
Proyeksi investasi US$ 618 miliar dan 3 juta lapangan kerja bukanlah sekadar wacana, tetapi target yang didukung oleh langkah-langkah konkret pembangunan smelter dan penguatan regulasi. Melalui hilirisasi nikel, Indonesia sedang membangun sebuah legacy ekonomi yang tidak hanya untuk dinikmati hari ini, tetapi terutama untuk menjamin kemakmuran dan kemandirian generasi mendatang dalam menghadapi persaingan global.