Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa proyek-proyek infrastruktur selama ini terbuka bagi pihak swasta dan tidak pernah dikuasai secara eksklusif oleh BUMN.
Erick menyatakan bahwa baik BUMN maupun sektor swasta berperan dalam mendukung program-program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam pembangunan infrastruktur.
"Pada dasarnya, kebijakan saat ini bersifat terbuka, dan ekonomi juga terbuka. Seperti di sektor perbankan, ada yang dimiliki oleh swasta dan ada yang dikelola oleh Himbara. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana Himbara dan perusahaan-perusahaan BUMN dapat mendukung program yang diusung oleh Bapak Presiden," ungkap Erick di Jakarta, pada hari Selasa.
Ia menambahkan bahwa proyek infrastruktur, seperti jalan tol, melibatkan kepemilikan dari BUMN serta pelaksanaan oleh sektor swasta.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Erick menyebutkan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah dengan menekan biaya logistik. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa siapapun yang terlibat dalam pembangunan harus memiliki tujuan untuk mempermudah transportasi.
Penting untuk memastikan bahwa infrastruktur ini terus dikembangkan oleh berbagai pihak dan mendorong fokus pada logistik. Jika kita ingin mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, salah satu kuncinya adalah memastikan bahwa sistem transportasi dan logistik berfungsi dengan optimal, ungkapnya.
Erick menambahkan bahwa keterlibatan sektor swasta akan berkontribusi pada perbaikan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keberagaman industri dapat menciptakan pasar yang lebih luas.
Menurut Erick, persaingan antara BUMN dan sektor swasta akan membuka peluang bagi banyak pihak, yang pada gilirannya akan menghasilkan persaingan yang sehat dan menguntungkan bagi masyarakat.
"Saya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif ini akan menciptakan pasar yang besar bagi semua pihak, asalkan kita dapat menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut. Seperti halnya dengan industri penerbangan, saat ini pasar kita memiliki 750 unit, namun baru 480 yang beroperasi. Jika ada pihak swasta yang ingin menambah 200 pesawat, itu tentu merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat," jelas Erick.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya tidak menghentikan pembangunan proyek infrastruktur di dalam negeri, pernyataan ini disampaikan di hadapan para pengusaha pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1).
Saya berencana untuk memberikan tanggung jawab yang lebih signifikan kepada sektor swasta. Terdapat anggapan bahwa saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, namun hal itu tidak benar, saya tidak menghentikan," ungkap Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan komitmennya untuk memberikan peran yang lebih dominan kepada perusahaan swasta dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, dibandingkan dengan menyerahkannya kepada kementerian atau BUMN.
Kepala Negara menjelaskan bahwa proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara akan diserahkan kepada perusahaan swasta untuk dikelola dan dibangun.
Menurut Presiden, perusahaan swasta memiliki efisiensi, inovasi, dan pengalaman yang lebih baik dalam pembangunan infrastruktur, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.