Kementerian Pekerjaan Umum Menargetkan Investasi Sebesar Rp 700 Triliun Untuk Proyek Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk meningkatkan investasi guna mendanai proyek-proyek infrastruktur. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Triono Junoasmoro, yang akrab disapa Yongki, menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah proyek yang akan didorong melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Semoga angka ini dapat meningkat, dari yang sebelumnya sekitar Rp 440 triliun lima tahun lalu, menjadi sekitar Rp 700 triliun,” ungkap Yongki setelah menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pada Rabu, 8 Januari 2025. Kementerian menargetkan pencapaian Rp 700 triliun dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan satu periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yongki menyatakan bahwa dalam hal peluang, sumber pendanaan masih didominasi oleh investor lokal. Namun, ia mengungkapkan bahwa sudah banyak investor asing yang mulai berinvestasi, termasuk di antaranya adalah investor dari Cina. Selain itu, terdapat juga investor dari Timur Tengah, khususnya dari Uni Emirat Arab (UEA), yang sedang melakukan penjajakan.

Yongki menyatakan, "Untuk jalan tol, saat ini belum ada perkembangan. Namun, perhatian sudah mulai diberikan." Ia menambahkan bahwa pihak UEA sedang melakukan kajian dan investor tersebut berkolaborasi dengan pihak lokal.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa upaya akan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, keterlibatan investor menjadi pilihan yang diutamakan.

Investor asing selalu menjadi prioritas kami," ungkap Dody saat dijumpai di Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin malam, 6 Januari 2025. Ia tidak menempatkan investor domestik sebagai prioritas karena menurutnya banyak pengusaha yang berinvestasi dengan cara meminjam dari bank negara.

Dody menambahkan bahwa dengan meminimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek pembangunan infrastruktur, hal ini dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik. "Jika pihak lain yang terlibat, maka yang akan mengawasi adalah mereka yang memiliki dana," tuturnya.

Baca Juga: Investasi IKFT Tumbuh Pesat, Siap Dorong Laju Pertumbuhan Ekonomi 2026

---

Tag Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum