Tingkatkan Akuntabilitas, Pemerintah Genjot Pengelolaan Data Aset Bangunan Melalui MBG

Jakarta - Akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, khususnya bangunan gedung, merupakan tuntutan mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah melalui Kementerian PANRB kini menggenjot Program Manfaat Bangunan Gedung (MBG) dengan menempatkan aspek pendataan yang akurat dan sistem informasi yang terbuka sebagai fondasi utamanya. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap meter persegi aset negara dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Selama ini, tantangan klasik dalam pengelolaan aset fisik pemerintah seringkali terletak pada ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data. Ada kemungkinan aset yang tidak tercatat, data spesifikasi yang tidak update, atau informasi pemanfaatan yang tidak terpusat. Kondisi ini membuka ruang bagi inefisiensi dan potensi penyimpangan. Program MBG yang diperkuat bertujuan menutup celah-celah tersebut.

Upaya konkret yang dilakukan adalah dengan melakukan harmonisasi dan konsolidasi data aset bangunan dari semua kementerian/lembaga ke dalam satu platform informasi terpadu. Platform ini tidak hanya berisi data statis, tetapi juga informasi dinamis seperti tingkat hunian, kebutuhan perawatan, dan riwayat penggunaan anggaran operasional. Dengan satu data yang terpadu, kebingungan dan tumpang tindih informasi dapat dihilangkan.

Sistem informasi yang dibangun dirancang dengan prinsip transparansi. Dalam tingkat tertentu, data agregat mengenai pemanfaatan gedung negara dapat dibuka untuk diakses publik. Hal ini memungkinkan masyarakat dan civil society organization untuk turut melakukan pengawasan sosial terhadap efektivitas penggunaan aset milik bersama. Transparansi adalah obat terbaik untuk mencegah pemborosan.

Dengan data yang akurat dan real-time, proses pengambilan keputusan strategis terkait aset menjadi lebih berbasis bukti (evidence-based). Misalnya, keputusan untuk membangun gedung baru, menyewa, atau melakukan renovasi besar dapat didasarkan pada analisis data yang solid dari sistem ini, bukan sekadar usulan atau permintaan tanpa dasar yang kuat.

Aspek akuntabilitas juga ditegaskan melalui proses audit yang lebih rigor. Data dari sistem informasi MBG akan menjadi rujukan utama bagi auditor, baik internal pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset bangunan. Ini akan mendorong setiap instansi untuk menjaga datanya tetap akurat dan terkini.

Implementasi sistem ini tentu memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni di setiap instansi. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan bagi para pengelola aset untuk memastikan mereka mampu mengoperasikan sistem dan memahami pentingnya menjaga kualitas data sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka.

Pada hakikatnya, penguatan MBG melalui pendataan yang akurat adalah investasi untuk membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat yakin bahwa aset negara dikelola dengan transparan dan akuntabel, maka legitimasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan akan semakin kuat. Inilah yang menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan reformasi pengelolaan aset.

Baca Juga: Terkait Pemadaman Di Aceh, PLN Minta Maaf Dan Percepat Restorasi Jaringan

---

Tag Akuntabilitas Aset Aset Negara Data Bangunan Gedung MBG Sistem Informasi Aset Transparansi Pengelolaan