Putrajaya - Stabilitas dan keandalan pasokan listrik menjadi prioritas keamanan nasional Malaysia. Berangkat dari kepentingan ini, pemerintah melancarkan operasi besar-besaran untuk menertibkan ribuan aktivitas penambangan Bitcoin ilegal yang dianggap sebagai ancaman serius bagi jaringan listrik negara. Operasi yang melibatkan teknologi drone ini bertujuan melindungi infrastruktur energi nasional dari penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kerusakan sistemik.
Jaringan listrik dirancang untuk menangani beban yang terdistribusi dan dapat diprediksi. Kehadiran ribuan rig penambangan kripto ilegal, yang menyedot daya sangat besar secara terus-menerus, menciptakan beban berlebih (overload) pada titik-titik tertentu dalam jaringan. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak transformer dan peralatan distribusi milik Tenaga Nasional Berhad (TNB), tetapi juga dapat memicu pemadaman bergilir yang mengganggu kehidupan masyarakat dan aktivitas bisnis sah.
Penggunaan drone dalam konteks ini tidak hanya untuk menemukan lokasi, tetapi juga untuk melakukan asesmen risiko. Tim teknis dapat menggunakan data drone untuk memperkirakan skala konsumsi listrik ilegal di suatu lokasi dan dampaknya terhadap jaringan di sekitarnya. Informasi ini vital untuk merencanakan operasi penggerebekan yang aman, sekaligus memulihkan jaringan listrik setelah rig-rig tersebut dinonaktifkan.
Kerugian yang ditimbulkan bersifat multi-dimensi. Di level finansial, negara kehilangan pendapatan dari penjualan listrik yang dicuri. Di level operasional, TNB harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh sambungan liar dan beban berlebih. Di level sosial, masyarakat luas menjadi korban tidak langsung akibat risiko pemadaman dan bahaya kebakaran.
Operasi penertiban ini mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Penegakan hukum difokuskan pada para penyelenggara dan pemodal di balik operasi ilegal ini, bukan hanya pada operator lapangan. Dengan menangkap aktor intelektualnya, diharapkan praktik serupa dapat diputus dari akarnya dan tidak mudah muncul kembali dengan pola yang sama.
Pelajaran penting dari Malaysia adalah perlunya regulasi yang proaktif dan adaptif menghadapi perkembangan teknologi baru. Sementara banyak negara masih berdebat tentang status hukum cryptocurrency, ancaman praktik ilegal yang menyertainya—seperti pencurian listrik—telah berjalan dan merugikan. Malaysia memilih untuk bertindak cepat dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi dampak negatif dari teknologi lainnya.
Ke depan, diperkirakan akan ada harmonisasi kebijakan antara otoritas energi, komunikasi, dan keuangan terkait aktivitas penambangan aset digital. Tujuannya adalah menciptakan jalan yang jelas bagi aktivitas yang legal, sekaligus memperkuat pertahanan terhadap aktivitas ilegal. Edukasi publik tentang bahaya dan kerugian dari penambangan kripto ilegal juga akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Dengan demikian, operasi razia ini lebih dari sekadar kampanye penegakan hukum sesaat. Ia merupakan bagian dari strategi komprehensif Malaysia untuk mengamankan fondasi pembangunannya, yaitu infrastruktur energi, di tengah gelombang disrupsi digital. Langkah ini menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah prinsip yang tidak bisa ditawar dalam era ekonomi digital apa pun.