Kementerian Pariwisata saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan dan menjaga kebersihan setiap destinasi wisata demi mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui program Gerakan Wisata Bersih (GWB), yang bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Pada tahun ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan kontribusi sektor pariwisata sebesar 4,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta perolehan devisa pariwisata antara US$19 miliar hingga US$22,1 miliar. Selain itu, Kemenpar menargetkan kunjungan wisatawan mencapai antara 14,6 juta hingga 16 juta orang, serta 1,08 miliar perjalanan wisatawan domestik. Peringkat Travel & Tourism Development Index diharapkan dapat mencapai posisi 22 pada tahun ini. Sementara itu, pada tahun lalu, total kunjungan wisatawan mencapai 13,74 juta, meningkat 18% dibandingkan tahun 2023, dan total perjalanan wisatawan domestik mencapai lebih dari 1 miliar, naik 22% dari tahun sebelumnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menyatakan bahwa tahun ini adalah momen krusial untuk membangun dasar pariwisata yang berkualitas. Pendekatan ini menekankan pada prinsip keberlanjutan dan nilai tambah sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Ia berpendapat bahwa pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga sebagai sarana utama untuk memperkenalkan identitas Indonesia di tingkat global.
Untuk mewujudkan dan mempertahankan pariwisata berkualitas, kolaborasi antara berbagai elemen pentahelix dalam sektor pariwisata sangatlah krusial. Kita perlu secara aktif melakukan perbaikan, pemulihan, dan penguatan terhadap ekosistem alam, sosial, dan budaya di berbagai destinasi serta objek wisata di Indonesia, ungkapnya dalam kutipan pada Rabu (19/2/2025). Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaksanaan kegiatan bersih-bersih massal di lokasi wisata, serta mengedukasi dan mengkampanyekan upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan partisipasi masyarakat lokal. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai dan ramah lingkungan, serta sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas, menjadi langkah penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Kementerian Pariwisata juga membentuk tim Satuan Tugas (satgas) gerakan wisata bersih yang menekankan pentingnya sanitasi dan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap keberadaan toilet yang bersih sebagai salah satu amenitas utama yang mencerminkan kualitas destinasi wisata. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia sesuai dengan aspek kesehatan dan kebersihan dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI). "Ini adalah gerakan kolektif yang dirancang untuk menciptakan dampak nyata dan berkelanjutan bagi lingkungan masyarakat serta daya saing pariwisata Indonesia. Saya yakin gerakan wisata bersih ini merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan besar dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan destinasi wisata agar dapat bersaing di tingkat global," tambahnya. Kementerian Pariwisata juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait di bidang lingkungan untuk memastikan seluruh destinasi wisata tetap bersih dan nyaman bagi para pengunjung.
Pariwisata Indonesia perlu ditingkatkan kualitasnya dengan memastikan kebersihan, kenyamanan, keindahan, dan keasrian. Oleh karena itu, kami terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku industri pariwisata dan pengelola destinasi mengenai pentingnya praktik keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata, ungkapnya. Kementerian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permen-Parekraf) pada tahun 2021 yang mengatur Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan. Aturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan pariwisata ke depan.
"Sejalan dengan perkembangan preferensi pasar menuju pariwisata berkelanjutan dan regeneratif, lingkungan menjadi aspek yang sangat penting, karena keindahan dan keasrian destinasi merupakan modal utama dalam pengembangan pariwisata," jelas Widiyanti. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan bahwa Kementerian Pariwisata tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang merusak lingkungan. Namun, kementerian terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Investasi/BPKM untuk menegakkan prinsip keberlanjutan. "Kami optimis bahwa ke depan, dengan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku industri dan masyarakat, kita akan mampu menciptakan pariwisata yang berkelanjutan," tuturnya.
Dia menekankan bahwa kebersihan destinasi wisata sangat penting untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas di Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah untuk membangun ekosistem serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama di lokasi wisata. "Salah satu faktor yang menarik pengunjung ke suatu destinasi adalah kebersihan lingkungan dan fasilitas pendukung seperti toilet. Oleh karena itu, kebersihan menjadi elemen yang sangat krusial untuk daya saing dan daya tarik wisata," ujarnya.
Program gerakan wisata bersih akan dilaksanakan secara bertahap di lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, serta di tiga destinasi besar, yaitu Bali, Jakarta, dan Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas indeks kinerja pengembangan pariwisata Indonesia (Travel Tourism Development Index/TTDI) versi World Economic Forum (WEF). Meskipun pada tahun 2024 Indonesia berhasil naik dari peringkat 32 ke 22, penilaian dalam kategori kesehatan dan kebersihan masih tergolong rendah. "Kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas daya tarik wisata kita, karena ke depan pariwisata akan berfokus pada dua aspek, yaitu pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan," jelas Ni Luh.