Washington DC - Hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO-nya kembali diuji setelah mantan Presiden Donald Trump memperingatkan aliansi tersebut untuk tidak mencampuri urusan Greenland. Pernyataan Trump ini membuka luka lama mengenai perbedaan pandangan tentang kepemimpinan, pembagian beban, dan strategi kolektif, khususnya dalam menghadapi persaingan strategis di kawasan Arktik. Isu Greenland menjadi simbol dari friksi yang lebih dalam.
Selama masa kepresidenannya, Trump seringkali mengkritik NATO dan menuntut anggota aliansi meningkatkan belanja pertahanan. Peringatan terbarunya tentang Greenland dilihat sebagai kelanjutan dari sikapnya yang skeptis terhadap multilateralisme dan lebih mengutamakan kepentingan nasional AS secara sempit. Sikap ini bertolak belakang dengan fondasi NATO yang dibangun di atas prinsip keamanan kolektif.
Di Brussels, markas besar NATO, pernyataan Trump mungkin disikapi dengan frustrasi namun tidak terlalu mengejutkan. Para diplomat Eropa telah terbiasa dengan gaya Trump yang unpredictable. Namun, kekhawatiran nyata adalah bahwa retorika seperti itu dapat melemahkan kohesi aliansi pada saat yang kritis, di mana kesatuan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dari Rusia dan China.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Payung Hukum Demutualisasi BEI Targetkan Rampung Awal 2026
Greenland, dalam konteks ini, hanyalah pemicu. Masalah sebenarnya adalah perebutan pengaruh atas masa depan tata kelola Arktik dan sumber dayanya. AS di bawah Trump ingin memastikan kepemimpinannya tak terbantahkan, sementara banyak negara Eropa di NATO mungkin lebih memilih pendekatan yang melibatkan kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk negara-negara Arktik non-NATO.
Peringatan Trump juga memberi tekanan tambahan pada Denmark, negara anggota NATO yang secara resmi berdaulat atas Greenland. Pemerintah di Kopenhagen harus menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanan yang koheren sambil menghormati otonomi Greenland yang semakin luas, dan pada saat yang sama menanggapi kekhawatiran dari mitra terpentingnya, Amerika Serikat.
Bagi pemerintahan Presiden Joe Biden, yang berusaha memperbaiki hubungan dengan sekutu, komentar dari pendahulunya yang masih berpengaruh ini jelas menjadi gangguan. Biden perlu meyakinkan kembali sekutu tentang komitmen AS yang dapat diandalkan, sambil tetap menjaga kepentingan nasional di Arktik. Ini adalah tugas diplomasi yang tidak mudah.
Dalam jangka panjang, insiden ini menyoroti kebutuhan NATO untuk secara jelas mendefinisikan perannya di Arktik dan mencapai konsensus di antara semua anggotanya, termasuk AS. Tanpa kesepakatan yang solid, aliansi rentan terhadap manipulasi oleh kekuatan luar dan perpecahan dari dalam yang dapat dimanfaatkan oleh pesaing seperti Rusia.
Pertanyaan besarnya adalah apakah NATO dapat mengatasi perbedaan internal dan menyatakan pendirian bersama tentang wilayah seperti Greenland, atau apakah wilayah tersebut akan menjadi contoh lain di mana kepentingan nasional yang sempit mengalahkan solidaritas aliansi. Jawabannya akan menentukan efektivitas NATO di era persaingan strategis abad ke-21.