Pemulihan UMKM Dan Tambah Personel TNI Jadi Agenda Pascabencana Aceh

Jakarta – Strategi penanganan pascabencana mencakup tidak hanya respons darurat tetapi juga pemulihan jangka menengah. Hal ini terlihat dari agenda rapat koordinasi antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Koordinator PMK Pratikno di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Pertemuan yang membahas kondisi pascabanjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dan Aceh Timur juga menyepakati langkah-langkah pemulihan ekonomi dan infrastruktur.

Setelah mendengar paparan Mendagri tentang kondisi lapangan yang memprihatinkan, diskusi berkembang melampaui bantuan pokok. Meski kebutuhan pangan, listrik, dan BBM telah direspons dengan cepat, para menteri menyadari pentingnya menyusun agenda pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

Salah satu pilar penting pemulihan adalah sektor ekonomi rakyat. Menko PMK Pratikno menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Koordinasi ini bertujuan merancang program dukungan dan stimulus khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana agar dapat kembali beroperasi dan menggerakkan perekonomian lokal.

Baca Juga: Pemerintah Percepat Payung Hukum Demutualisasi BEI Targetkan Rampung Awal 2026

Pilar lain adalah pemulihan lingkungan dan infrastruktur fisik. Mendagri Tito Karnavian dalam laporannya menyebutkan kebutuhan akan penambahan personel TNI dan peralatan berat. Kebutuhan ini diakui sebagai hal krusial untuk mempercepat proses pembersihan wilayah dari timbunan lumpur dan material longsoran yang masih melumpuhkan aktivitas.

Menanggapi hal tersebut, Menko PMK menyatakan komitmennya untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan TNI. Rencananya, ia akan berhubungan dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk meminta penambahan personel yang dapat diterjunkan ke lokasi. Personel ini tidak hanya untuk membantu pembersihan tetapi juga memberikan rasa aman dan mendukung logistik.

Selain personel, ketersediaan alat berat menjadi faktor penentu kecepatan rehabilitasi. Untuk itu, Menko PMK juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan alokasi dan dukungan alat berat yang memadai guna menangani pekerjaan-pekerjaan fisik pembersihan dan perbaikan lingkungan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Pendekatan yang diambil menunjukkan kesadaran akan fase penanganan bencana yang komprehensif. Setelah memastikan bantuan darurat seperti 1.000 ton beras dan pasokan energi terpenuhi, fokus segera beralih kepada upaya mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan memulihkan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.

Dengan merancang dukungan bagi UMKM dan memperkuat kapasitas pembersihan melalui TNI dan alat berat, pemerintah berupaya membangun fondasi yang kuat untuk rehabilitasi jangka menengah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengantarkan masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur keluar dari fase darurat menuju fase pembangunan kembali yang lebih berkelanjutan.

---

Alat Berat Pemulihan Ekonomi Rehabilitasi Bencana Stimulasi Usaha TNI UMKM